KPK sebut APIP Mata dan Telinga Pemerintah Pusat di Daerah
By Admin
nusakini.com--Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan keberadaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sangat penting di lingkungan Pemerintah Daerah. Sebab APIP merupakan bagian dari pemerintah pusat yang langsung melakukan pengawasan di daerah secara langsung.
"APIP itu sebenarnya mata dan telinga. Di depan itu dia yang melihat dia kan tahu siapa yang yang datang terlambat, yang suka pakai jeans jadi dia punya gambaran yang kuat di daerah itu," kata Saut di Gedung BPSDM Kemendagri, kemarin.
Saut pun mencontohkan adanya daerah yang pernah mengungkap kasus hingga Rp 400 juta per hari. Namun lantaran tak mampu melakukan tugasnya sendiri maka harus dibantu oleh pemerintah pusat.
"Tadi kan saya kasih contoh ada di daerah yang berani Rp 400 juta per hari tetapi belakangan dia malah stres karena memang proyeksinya enggak maksimal. Makanya kami datang untuk membantu semua, kita punya namanya koasi," kata Saut.
Pihaknya pun telah berdiskusi dengan Kemendagri untuk memberikan bantuan pengawasan. Berbagai diskusi juga telah dilakukan, hanya saja belum sepenuhnya rampung.
Dia menambahkan adanya sistem tambahan ini juga tak akan dibuat aturan perundang-undangan yang baru. Sebab sistem yang dibangun tersebut merupakan sebuah kebijaksanaan dari ide-ide baru.
"Itulah yang disebutnya kebijaksanaan dengan ide-ide inovasi kalau memang yang harus diubah bisa kita lakukan. Contohnya kabupaten Nias mau membuat perubahan kemudian ingin lebih fisien makanya kita perlu diskusi sama Kemendagri karena ada UU yang membatasi," terang dia.
"Jadi koasi itu baik tinggal approve saja jadi punya keberanian bisa langsung pak menteri selain bupati," sambungnya.
Untuk menjalankan pengawasan ini pun dibutuhkan komitmen para kepala daerah. Jangan sampai lanjut dia hanya satu pihak yang menggebu-gebu sementara di pihak lain tak melakukan hal yang sama.
"Itu harus jadi yang utama komitmen harus kalau goyang ya susah. Komitmen itu kan enggak bisa tanya jawab," tandasnya.(p/ab)